Jika benar ada praktik suap atau rekayasa kewajiban pajak sebagaimana telah diproses dalam perkara hukum, maka persoalannya bukan sekadar uang.
Yang rusak adalah kepercayaan. Wajib pajak kecil diminta membayar kewajibannya. Pedagang kecil berhadapan dengan aturan. Buruh membayar berbagai pungutan dalam aktivitas ekonominya.
Sementara itu, jika ada perusahaan besar yang terbukti menggunakan cara-cara ilegal untuk mengurangi kewajiban kepada negara, ketimpangan rasa keadilan akan semakin terasa.
Di sinilah negara harus tegas. Bukan karena pelakunya pengusaha besar. Bukan pula karena perusahaan tersebut menyerap banyak tenaga kerja.
Tetapi karena semakin besar kekuatan ekonomi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan bisnisnya berjalan secara bersih.
Jangan mempertentangkan negara dengan rakyat. Menurut saya, perdebatan semacam ini sering terjebak pada dua kutub.
Di satu sisi ada yang berkata, “Yang penting negara tidak rugi.”
Di sisi lain ada yang menjawab, “Yang penting masyarakat tetap makan.”
Padahal keduanya tidak harus dipertentangkan. Negara membutuhkan penerimaan pajak dan cukai untuk membiayai pembangunan.
