PAMEKASAN, MaduraPost - Ribuan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pamekasan Bangkit Bersama (AMPBB) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis (2/7/2026).
Massa menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus meminta seluruh pihak tidak menjadikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai arena kepentingan yang dapat menghambat pelaksanaannya.
Aksi yang diikuti ribuan peserta tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa berbagai poster dan spanduk berisi dukungan terhadap Program MBG sembari menyampaikan aspirasi kepada DPRD serta pemerintah daerah.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi, Khairul Kalam, menegaskan bahwa Program MBG telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan warga di Kabupaten Pamekasan.
Menurutnya, kehadiran massa di depan kantor DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
"Kami datang bersama sekitar 6.700 pekerja dengan semangat membangun kolaborasi lintas sektor. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu kami berharap seluruh pihak bersama-sama mendukung keberlanjutannya," ujarnya saat berorasi, Kamis (2/7).
Khairul berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjaga kondusivitas pelaksanaan MBG dan tidak membiarkan persoalan internal maupun kepentingan tertentu mengganggu program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Pamekasan Kholilurrahman memastikan pemerintah daerah berkomitmen mendukung penuh keberlangsungan Program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional.
Ia menilai, selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program tersebut juga menjadi instrumen penting dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Pamekasan.
Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai kekurangan, hal itu harus dijadikan bahan evaluasi bersama, bukan alasan untuk menghentikan program.
"Kalau masih ada kekurangan atau perlu penataan ulang, mari kita benahi bersama. Pemerintah daerah tetap mendukung penuh Program MBG. Jika ada kendala yang dihadapi mitra SPPG, silakan disampaikan kepada kami untuk dicarikan solusi," katanya.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Pamekasan sekaligus Ketua Satgas MBG, Sukriyanto, meminta seluruh pengelola dapur dan mitra pelaksana terus meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dalam penyajian makanan kepada para penerima manfaat.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap memberikan pembinaan dan pendampingan apabila masih terdapat kendala, baik terkait aspek teknis maupun perizinan.
"Jika masih ada kekurangan, termasuk terkait perizinan maupun aspek teknis lainnya, kami siap melakukan pembinaan dan pendampingan. Yang terpenting, seluruh mitra tetap memberikan pelayanan terbaik kepada siswa dan penerima manfaat," ujarnya.
Sukriyanto juga memastikan pemerintah daerah tidak memiliki rencana menghentikan Program MBG selama para mitra tetap menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami tidak mengenal istilah penghapusan selama mitra kooperatif dan mampu menyajikan makanan yang layak bagi para penerima manfaat. Kami memahami besarnya manfaat program ini bagi masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Ali Masykur yang menemui langsung massa aksi menyampaikan dukungannya terhadap keberlanjutan Program MBG. Ia berjanji seluruh aspirasi yang disampaikan peserta aksi akan diteruskan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI.
"Kami sepakat mendukung penuh Program MBG karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Aspirasi ini juga akan kami teruskan kepada DPR RI dan Presiden," pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi berlangsung aman dan kondusif. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pamekasan turut hadir untuk memantau jalannya penyampaian aspirasi.
Massa kemudian membubarkan diri secara tertib setelah perwakilan DPRD dan pemerintah daerah memberikan tanggapan atas tuntutan yang disampaikan.***
