SUMENEP, MaduraPost - Persoalan pengelolaan dana kas Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Jalan Raya Gapura, Desa Paberasan, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum menemukan penyelesaian.
Setelah warga membongkar sejumlah transaksi keuangan yang dinilai janggal, tuntutan kini mengarah langsung kepada mantan bendahara paguyuban, Wajaj Bahaunar.
Pertemuan yang berlangsung pada Minggu malam, 8 November 2026, menjadi babak baru dalam polemik tersebut. Forum yang diharapkan dapat mengurai persoalan keuangan warga justru menyisakan tuntutan lebih tegas.
Warga meminta Wajaj Bahaunar membuat video klarifikasi yang memuat pengakuan mengenai penggunaan dana kas, sekaligus mengembalikan uang yang dipersoalkan.
Tuntutan itu muncul setelah Adiyatma Nitisaputra, salah seorang warga yang menelusuri dokumen keuangan paguyuban, menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Wajaj Bahaunar alias Bahaun disebut mengakui penggunaan uang kas untuk kepentingan simpan pinjam serta pemindahan dana ke rekening pribadi dan rekening istrinya.
“Garis besarnya itu dia mengakui semua,” ujar Adi saat dikonfirmasi, Senin, 9 November 2026.
Namun, warga tidak ingin pengakuan tersebut berhenti sebagai pembicaraan dalam forum tertutup. Mereka menghendaki pernyataan yang terdokumentasi agar penggunaan uang warga dapat dijelaskan secara terbuka dan tidak menimbulkan penyangkalan di kemudian hari.
Adi menyebut, video klarifikasi itu diharapkan berisi pengakuan penggunaan dana, penjelasan aliran uang, serta permohonan maaf kepada warga, khususnya penghuni Blok Symphony dan Blok Cendana.
Selain itu, pengembalian dana menjadi tuntutan utama yang belum memperoleh kepastian. Warga menilai pengakuan tanpa pengembalian uang tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung cukup lama.
Persoalan tersebut berawal dari penelusuran laporan keuangan dan rekening koran paguyuban untuk periode Juni 2024 hingga Mei 2026. Warga menemukan sejumlah transaksi yang dinilai tidak sinkron dengan pembukuan bendahara.
Salah satu transaksi yang dipersoalkan terjadi pada 15 Agustus 2025. Rekening koran paguyuban menunjukkan pemindahan dana Rp10 juta ke rekening bendahara melalui dua transaksi, masing-masing Rp1 juta dan Rp9 juta.
Transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan kas pada tanggal kejadian. Dana baru tercatat kembali ke rekening paguyuban pada 29 Agustus 2025.
Pola serupa kembali ditemukan pada September 2025. Terdapat pemindahan dana Rp10 juta ke rekening bendahara, disusul transfer Rp1 juta ke rekening atas nama Retno Wulan, yang disebut sebagai istri mantan bendahara.
Penggunaan dana lainnya sebesar Rp1 juta turut dipersoalkan, sehingga total transaksi pada periode tersebut mencapai Rp12 juta. Dana itu baru tercatat kembali pada 20 September 2025.
Temuan berikutnya muncul pada 24 Januari 2026. Rekening koran menunjukkan transfer Rp13 juta kepada seseorang bernama Dian Ike Retno. Dana tersebut baru kembali ke rekening paguyuban pada 28 Februari 2026 melalui rekening bendahara.
Rangkaian transaksi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan pemindahan uang kas ke rekening perorangan, tujuan penggunaannya, siapa yang memberikan persetujuan, serta mengapa transaksi tidak dicatat secara terbuka sejak awal.
Pengembalian sejumlah dana memang tercatat dalam rekening koran. Namun, hal itu belum menjawab persoalan mengenai dasar penggunaan uang warga dan pertanggungjawaban selama dana berada di luar rekening paguyuban.
Kejanggalan lain ditemukan ketika warga mencocokkan saldo dalam laporan bendahara dengan rekening bank. Pada Februari 2026, laporan kas mencantumkan saldo Rp19.004.138. Sementara rekening koran menunjukkan saldo hanya Rp6.014.138. Terdapat perbedaan Rp12.990.000 yang dipertanyakan warga.
Persoalan tidak berhenti pada transaksi perbankan. Sejumlah pengeluaran untuk fasilitas lingkungan juga menjadi perhatian, terutama proyek pemavingan ruang terbuka hijau (RTH) dan perbaikan kamera pengawas atau CCTV.
Dalam catatan pengeluaran, proyek pemavingan RTH pada Februari 2026 mencapai Rp15.567.000. Pencairannya dilakukan dalam tiga tahap, yakni Rp6,5 juta pada 8 Februari, Rp2 juta pada 14 Februari, dan Rp7.067.000 pada 27 Februari 2026.
Warga mempertanyakan kelengkapan bukti pembelian material, pembayaran pekerja, serta rincian pelaksanaan proyek. Tanpa dokumen pendukung, kewajaran anggaran dan realisasi pekerjaan sulit diperiksa secara terbuka.
Hal serupa terjadi pada pengeluaran CCTV. Terdapat anggaran sekitar Rp3,7 juta dan tambahan Rp502.500 pada 18 Mei 2026. Total dana yang dipersoalkan mencapai Rp4.202.500.
Warga membutuhkan penjelasan mengenai perangkat yang dibeli, pekerjaan teknisi, bukti pembayaran, hingga hasil perbaikan. Sebab, setiap pengeluaran yang menggunakan uang kolektif semestinya dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang jelas.
Sejumlah pengeluaran lain, seperti perbaikan kendaraan operasional, pengadaan rambu jalan, pembenahan fasilitas pompa air, dan kebutuhan lingkungan, juga masuk dalam daftar yang perlu diperjelas.
Rangkaian persoalan tersebut membuat warga mempertanyakan sistem pengawasan keuangan paguyuban.
• Bagaimana transaksi bernilai jutaan hingga belasan juta rupiah dapat berlangsung tanpa penjelasan yang memadai?
• Siapa yang mengawasi bendahara?
• Dan sejauh mana ketua paguyuban mengetahui penggunaan dana tersebut?
Upaya meminta penjelasan sebenarnya telah dilakukan wartawan sebelum pertemuan berlangsung.
Pada Selasa, 3 November 2026, wartawan menghubungi Wajaj Bahaunar untuk mengonfirmasi sejumlah transaksi keuangan yang dipersoalkan. Saat itu, ia menyatakan bukan lagi bendahara dan mengarahkan wartawan agar menghubungi ketua paguyuban.
Pada Rabu, 4 November 2026, Wajaj kembali berkomunikasi dan menawarkan penyampaian hak jawab melalui pertemuan langsung. Ia juga menyampaikan rencana memberikan surat hak jawab kepada wartawan.
Namun, hingga Jumat, 6 November 2026, surat maupun penjelasan tertulis yang dijanjikan belum diterima. Upaya meminta kepastian kembali dilakukan, tetapi tidak memperoleh jawaban yang memadai.
Ketua Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Shobiis Asror, juga telah dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan yang diterima hingga Jumat (13/11/2026).
Di tengah persoalan tersebut, perhatian warga turut mengarah kepada PT Grand Symphony selaku pengembang perumahan. Owner perusahaan, Entry Lesmana, sebelumnya menyatakan persoalan kas paguyuban merupakan urusan internal warga.
Pada Kamis, 5 November 2026, wartawan menghubungi Entry untuk meminta penjelasan mengenai polemik tersebut.
Namun, ia belum memberikan keterangan secara terperinci dan hanya menyampaikan upaya mempertemukan warga dengan pengurus paguyuban.
Sehari kemudian, Jumat, 6 November 2026, Entry kembali dikonfirmasi. Ia menyampaikan rencana pertemuan antara warga dan pengurus pada Minggu malam.
"Insyaallah Minggu malam akan ada pertemuan antara warga dan pihak paguyuban," kata Entry saat dikonfirmasi, Jumat, 6 November 2026.
Akan tetapi, pada Minggu, 8 November 2026, Entry justru tidak hadir dalam pertemuan yang sebelumnya dijanjikan.
Ketidakhadirannya menjadi perhatian warga karena pengembang sempat diharapkan ikut menjembatani penyelesaian persoalan.
Sebelumnya, Entry juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut merupakan tanggung jawab warga melalui paguyuban.
"Gak tahu, Mas. Itu kan tanggung jawab warga. Infonya nanti malam soal pertemuan bersama," ujar Entry saat dikonfirmasi, Minggu, 8 November 2026.
Pernyataan itu belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai posisi pengembang dalam pengelolaan lingkungan perumahan.
Memang, penggunaan uang kas paguyuban merupakan tanggung jawab pengurus yang mengelolanya. Namun, persoalan tersebut tidak serta-merta menghapus kewajiban pengembang untuk menjelaskan hal-hal yang masih berada dalam lingkup kewenangannya.
Terutama mengenai status fasilitas umum dan fasilitas sosial, mekanisme serah terima kepada warga, serta tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur lingkungan.
• Apakah seluruh fasilitas perumahan sudah diserahkan secara resmi?
• Adakah berita acara serah terima?
• Bagaimana posisi pengembang dalam pembentukan paguyuban?
• Dan sejak kapan pengelolaan fasilitas sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga?
Pertanyaan tersebut penting karena warga membeli hunian bukan semata-mata bangunan rumah. Mereka juga memiliki kepentingan atas fasilitas dan lingkungan yang dijanjikan pengembang.
Karena itu, Entry Lesmana perlu memberikan penjelasan lebih terbuka. Tidak cukup hanya menyebut persoalan sebagai urusan internal paguyuban, sementara pertanyaan mengenai status fasilitas dan tanggung jawab perusahaan belum terjawab.
Dampak polemik ini mulai terasa pada hubungan antarwarga. Sebagian penghuni mempertimbangkan menghentikan sementara pembayaran iuran bulanan sampai terdapat kepastian mengenai pertanggungjawaban keuangan dan pembenahan kepengurusan.
Adi menyebut warga masih membutuhkan kejelasan mengenai pengembalian dana, termasuk pengeluaran untuk proyek pemavingan dan CCTV.
Di sisi lain, warga juga berencana melakukan konsolidasi lanjutan bersama sejumlah tokoh senior perumahan untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum apabila pertanggungjawaban tidak kunjung diberikan.
Kini, persoalan Grand Symphony tidak lagi sebatas perbedaan angka dalam buku kas. Ada tuntutan pengakuan, pengembalian uang, pembuktian penggunaan anggaran, serta pertanyaan mengenai tanggung jawab pihak-pihak yang selama ini memiliki peran dalam pengelolaan kawasan.
Bahaun dituntut membuktikan pertanggungjawabannya melalui penjelasan yang terdokumentasi dan pengembalian dana yang dipersoalkan.
Ketua Paguyuban Perumahan Grand Symphony, Shobiis Asror, juga harus menjelaskan fungsi pengawasan yang dijalankan selama transaksi berlangsung.
Sementara itu, Entry Lesmana tidak seharusnya membiarkan pertanyaan mengenai tanggung jawab pengembang menggantung tanpa penjelasan.
Sebab, ketika warga sudah diminta membayar iuran untuk menjaga lingkungan, mereka juga berhak mengetahui ke mana uang tersebut mengalir.
Mereka tidak seharusnya terus menanggung ketidakjelasan, sementara pihak-pihak yang dimintai pertanggungjawaban belum memberikan jawaban secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Wajaj Bahaunar, Shobiis Asror, maupun Entry Lesmana.***
