Persoalan tersebut berawal dari penelusuran laporan keuangan dan rekening koran paguyuban untuk periode Juni 2024 hingga Mei 2026. Warga menemukan sejumlah transaksi yang dinilai tidak sinkron dengan pembukuan bendahara.
Salah satu transaksi yang dipersoalkan terjadi pada 15 Agustus 2025. Rekening koran paguyuban menunjukkan pemindahan dana Rp10 juta ke rekening bendahara melalui dua transaksi, masing-masing Rp1 juta dan Rp9 juta.
Transaksi tersebut tidak tercantum dalam laporan kas pada tanggal kejadian. Dana baru tercatat kembali ke rekening paguyuban pada 29 Agustus 2025.
Pola serupa kembali ditemukan pada September 2025. Terdapat pemindahan dana Rp10 juta ke rekening bendahara, disusul transfer Rp1 juta ke rekening atas nama Retno Wulan, yang disebut sebagai istri mantan bendahara.
Penggunaan dana lainnya sebesar Rp1 juta turut dipersoalkan, sehingga total transaksi pada periode tersebut mencapai Rp12 juta. Dana itu baru tercatat kembali pada 20 September 2025.
Temuan berikutnya muncul pada 24 Januari 2026. Rekening koran menunjukkan transfer Rp13 juta kepada seseorang bernama Dian Ike Retno. Dana tersebut baru kembali ke rekening paguyuban pada 28 Februari 2026 melalui rekening bendahara.
Rangkaian transaksi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan pemindahan uang kas ke rekening perorangan, tujuan penggunaannya, siapa yang memberikan persetujuan, serta mengapa transaksi tidak dicatat secara terbuka sejak awal.
Pengembalian sejumlah dana memang tercatat dalam rekening koran. Namun, hal itu belum menjawab persoalan mengenai dasar penggunaan uang warga dan pertanggungjawaban selama dana berada di luar rekening paguyuban.
Kejanggalan lain ditemukan ketika warga mencocokkan saldo dalam laporan bendahara dengan rekening bank. Pada Februari 2026, laporan kas mencantumkan saldo Rp19.004.138. Sementara rekening koran menunjukkan saldo hanya Rp6.014.138. Terdapat perbedaan Rp12.990.000 yang dipertanyakan warga.
