Persoalan tidak berhenti pada transaksi perbankan. Sejumlah pengeluaran untuk fasilitas lingkungan juga menjadi perhatian, terutama proyek pemavingan ruang terbuka hijau (RTH) dan perbaikan kamera pengawas atau CCTV.
Dalam catatan pengeluaran, proyek pemavingan RTH pada Februari 2026 mencapai Rp15.567.000. Pencairannya dilakukan dalam tiga tahap, yakni Rp6,5 juta pada 8 Februari, Rp2 juta pada 14 Februari, dan Rp7.067.000 pada 27 Februari 2026.
Warga mempertanyakan kelengkapan bukti pembelian material, pembayaran pekerja, serta rincian pelaksanaan proyek. Tanpa dokumen pendukung, kewajaran anggaran dan realisasi pekerjaan sulit diperiksa secara terbuka.
Hal serupa terjadi pada pengeluaran CCTV. Terdapat anggaran sekitar Rp3,7 juta dan tambahan Rp502.500 pada 18 Mei 2026. Total dana yang dipersoalkan mencapai Rp4.202.500.
Warga membutuhkan penjelasan mengenai perangkat yang dibeli, pekerjaan teknisi, bukti pembayaran, hingga hasil perbaikan. Sebab, setiap pengeluaran yang menggunakan uang kolektif semestinya dapat dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang jelas.
Sejumlah pengeluaran lain, seperti perbaikan kendaraan operasional, pengadaan rambu jalan, pembenahan fasilitas pompa air, dan kebutuhan lingkungan, juga masuk dalam daftar yang perlu diperjelas.
Rangkaian persoalan tersebut membuat warga mempertanyakan sistem pengawasan keuangan paguyuban.
• Bagaimana transaksi bernilai jutaan hingga belasan juta rupiah dapat berlangsung tanpa penjelasan yang memadai?
• Siapa yang mengawasi bendahara?
