SUMENEP, MaduraPost - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) menganggarkan dana sebesar Rp1,299 miliar untuk pengadaan paket data dan pulsa bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada Tahun Anggaran 2026.
Alokasi anggaran tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD 2026 dan diperuntukkan bagi program pendampingan keluarga yang masuk kategori berisiko stunting.
Sasaran program meliputi remaja calon pengantin, pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu nifas, hingga kelompok baduta dan balita.
Dalam dokumen pengadaan, program tersebut masuk dalam paket kegiatan bertajuk Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
Adapun rincian pekerjaan yang tercantum adalah penyediaan biaya paket data dan pulsa untuk seluruh anggota TPK yang bertugas di lapangan.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1.299.000.000 dan bersumber dari APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2026. Pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing dengan kategori pengadaan barang.
Berdasarkan jadwal yang tertera dalam dokumen, proses pemilihan penyedia akan berlangsung sejak Januari hingga April 2026. Sementara pemanfaatan barang dan jasa dijadwalkan mulai April sampai Desember 2026.
Program pengadaan paket data tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan operasional bagi Tim Pendamping Keluarga dalam menjalankan tugas penanganan serta pencegahan stunting di Kabupaten Sumenep.
TPK selama ini memiliki fungsi melakukan edukasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap keluarga yang masuk kelompok rentan stunting guna menekan angka gizi buruk serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Meski demikian, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan pulsa dan paket data memunculkan pertanyaan publik.
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasah, belum berkomentar hingga berita ini diterbitkan.
Beberapa hal yang akan dikonfirmasi media ini meliputi dasar perhitungan kebutuhan paket data hingga menembus Rp1,299 miliar, jumlah TPK yang akan menerima fasilitas tersebut, nominal pulsa yang diterima masing-masing anggota setiap bulan, serta urgensi penggunaan paket data dalam kegiatan pendampingan stunting.
Namun sampai berita ini dipublikasikan, drg. Ellya Fardasyah belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.
Sebelumnya, Pemkab Sumenep memberi atensi tinggi dalam penanganan masalah kesehatan khususnya stunting.
Terbukti, Dinkes P2KB Sumenep mengalokasikan anggaran pengadaan susu formula sebesar Rp569,9 juta untuk intervensi penanganan stunting.
Anggaran ratusan juta tersebut bersumber dari APBD dengan menyasar balita dan ibu hamil. Rinnciannya meliputi Rp448.847.925 untuk susu balita dan Rp121.098.780 untuk susu ibu hamil. Keduanya tercatat masih dalam proses penyelesaian pengadaan.
Kepala Dinkes P2KB Sumenep, drg. Ellya Fardasyah mengatakan, anggaran tersebut merupakan intervensi penanganan stunting dan persoalan gizi di Kabupaten Sumenep.
“Kegiatan tersebut untuk penanganan balita dan ibu hamil bermasalah dengan asupan gizi,” ujar Ellya singkat, Sabtu 30 Mei 2026 lalu.
Menurutnya, prevalensi stunting di Kabupaten Sumenep saat ini berada di angka 11,6 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16,7 persen di 2023 dan 21,6 persen di 2022.
Ellya menjelaskan, bantuan tersebut berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) susu formula kepada 726 balita dengan kondisi stunting dan kekurangan gizi serta 160 ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anemia.
“Untuk 726 balita bermasalah gizi. Susu formula untuk 160 ibu hamil KEK dan anemia yang berpotensi melahirkan bayi stunting jika tidak segera diberikan intervensi yang tepat pada masa kehamilan,” paparnya.
Ia juga menuturkan, distribusi bantuan susu nantinya dilakukan melalui masing-masing Puskesmas kepada para penerima sasaran.
“Distribusi bantuan susu itu nantinya lewat Puskesmas ke sasaran,” tandasnya.
Dalam penelusuran media ini di laman pengadaan online, susu balita yang digunakan dalam program tersebut tercatat menggunakan produk StuntiCare dengan harga Rp55.500 per kemasan.
Sementara untuk ibu hamil menggunakan produk NurtureMom dengan harga Rp66.600 per kemasan. Kedua produk tersebut diketahui dipasarkan oleh perusahaan berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur.
Jika dihitung berdasarkan nilai anggaran dan harga produk, jumlah distribusi diperkirakan mencapai sekitar 8.087 kemasan susu balita dan 1.818 kemasan susu ibu hamil.
Dengan jumlah sasaran yang tercatat, masing-masing balita dan ibu hamil diperkirakan menerima sekitar 11 kemasan susu selama program intervensi berlangsung.***
