SUMENEP, MaduraPost - Tepat satu bulan sejak Moh. Firman Ramadhani alias Dani meninggal dunia di RS Baghraf Health Care (BHC) Sumenep, Selasa, 13 Oktober 2026.
Namun, hingga Jumat, 13 November 2026, penyebab kematian Santri Annuqayah Guluk-guluk berusia 22 tahun itu masih belum mendapatkan penjelasan yang terang di hadapan keluarga maupun publik.
Selama sebulan terakhir, sejumlah pihak sempat menyampaikan rencana pemeriksaan, evaluasi, hingga tindak lanjut atas peristiwa tersebut.
DPRD Sumenep juga menyatakan akan menunggu laporan keluarga. Sementara pihak RS BHC membawa video yang diklaim sebagai bukti perdamaian dengan keluarga.
Namun, rangkaian pernyataan itu belum berujung pada penjelasan terbuka mengenai apa yang sebenarnya terjadi sebelum Dani mengembuskan napas terakhir.
Bagi keluarga, kematian Dani telah diterima sebagai takdir Tuhan. Mereka berusaha mengikhlaskan kepergian anaknya. Akan tetapi, sikap menerima takdir tidak serta-merta menghapus kebutuhan publik untuk mengetahui penyebab kematian pasien di sebuah rumah sakit.
Keluarga sebelumnya mempertanyakan kondisi Dani yang disebut mengalami kejang-kejang hingga mengeluarkan busa dari mulut dan hidung sebelum meninggal. Mereka juga mempertanyakan tindakan medis yang diberikan selama menjalani perawatan.
Pada Jumat, 16 Oktober 2026, pihak RS BHC Sumenep mendatangi rumah keluarga Dani. Kunjungan tersebut dilakukan menggunakan mobil rumah sakit. Namun, kedatangan itu belum menjawab pertanyaan keluarga mengenai penyebab kematian Dani.
Tiga hari kemudian, Senin, 19 Oktober 2026, petugas keamanan RS BHC, Moh. Fauroq, menyampaikan bahwa pihak humas dan marketing, Sandra Rahestri, akan menghubungi untuk memberikan penjelasan.
Saat itu, Direktur RS BHC dr. Tedjo Wahyu Putranto bersama tim humas dan marketing diketahui sedang berada di Surabaya.
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Sekretaris Dinkes P2KB Sumenep, Moh. Nur Insan, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar.
Ia juga menyebut belum ada pertemuan dengan RS BHC Sumenep. Rencana pembentukan tim untuk melakukan pemeriksaan masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki jadwal pasti.
Dua hari berselang, Kamis, 22 Oktober 2026, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyatakan Dinkes P2KB akan bergerak mengecek RS BHC untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Pada hari yang sama, Komisi IV DPRD Sumenep melalui Mulyadi juga melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit tersebut. DPRD berharap dapat meminta penjelasan langsung dari direktur rumah sakit dan Dinkes.
Namun, perkembangan yang dijanjikan belum terlihat. Bahkan, hingga Senin, 26 Oktober 2026, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi menyebut pihaknya belum menerima pembaruan kasus dari RS BHC. Padahal, rumah sakit sebelumnya berjanji memberikan perkembangan pada tanggal tersebut.
Persoalan berlanjut pada akhir Oktober. Keluarga berencana menyampaikan laporan resmi kepada DPRD pada 29 Oktober. Namun, hingga Jumat, 30 Oktober 2026, Mulyadi memastikan laporan tersebut belum diterima.
Pada kesempatan itu, Mulyadi juga menyebut pemanggilan pihak rumah sakit masih terkendala tata tertib dan tanda tangan pimpinan DPRD Sumenep. Sementara itu, Dinkes P2KB Sumenep belum membentuk tim evaluasi sebagaimana yang sebelumnya direncanakan.
Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Bupati Fauzi menyampaikan bahwa dirinya telah mengunjungi rumah keluarga Dani. Namun, perkembangan pemeriksaan atas kasus tersebut belum disampaikan secara jelas kepada publik.
Persoalan semakin berkembang ketika pihak RS BHC membawa klaim perdamaian dengan keluarga Dani ke DPRD Sumenep.
Pada Senin, 9 November 2026, Direktur RS BHC dr. Tedjo Wahyu Putranto bersama tim hukumnya bertemu secara tertutup dengan anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M. Ramzi dan Moh. Asy'ari Muthhar, di Hotel Myze.
Dalam pertemuan itu, pihak rumah sakit memperlihatkan video yang diklaim berkaitan dengan perdamaian bersama keluarga Dani. Namun, video tersebut hanya diperlihatkan dan tidak diserahkan kepada DPRD Sumenep.
Klaim tersebut sebelumnya dibantah pihak keluarga. Orang tua Dani menyatakan tidak pernah memberikan mandat untuk berdamai dengan rumah sakit.
Pada 8-9 November, Dinkes P2KB Sumenep melalui Moh. Nur Insan juga menyampaikan bahwa rekam medis pasien tidak dapat dibuka sembarangan. Akses terhadap dokumen tersebut dibatasi sesuai ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022.
Ia menyebut tim monitoring dan evaluasi telah dibentuk. Namun, hasil pemeriksaannya masih belum tersedia.
Sementara itu, Direktur RS BHC dr. Tedjo Wahyu Putranto belum memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kematian Dani.***
