Saat itu, Direktur RS BHC dr. Tedjo Wahyu Putranto bersama tim humas dan marketing diketahui sedang berada di Surabaya.
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Sekretaris Dinkes P2KB Sumenep, Moh. Nur Insan, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan komentar.
Ia juga menyebut belum ada pertemuan dengan RS BHC Sumenep. Rencana pembentukan tim untuk melakukan pemeriksaan masih dalam tahap perencanaan dan belum memiliki jadwal pasti.
Dua hari berselang, Kamis, 22 Oktober 2026, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyatakan Dinkes P2KB akan bergerak mengecek RS BHC untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Pada hari yang sama, Komisi IV DPRD Sumenep melalui Mulyadi juga melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit tersebut. DPRD berharap dapat meminta penjelasan langsung dari direktur rumah sakit dan Dinkes.
Namun, perkembangan yang dijanjikan belum terlihat. Bahkan, hingga Senin, 26 Oktober 2026, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Mulyadi menyebut pihaknya belum menerima pembaruan kasus dari RS BHC. Padahal, rumah sakit sebelumnya berjanji memberikan perkembangan pada tanggal tersebut.
Persoalan berlanjut pada akhir Oktober. Keluarga berencana menyampaikan laporan resmi kepada DPRD pada 29 Oktober. Namun, hingga Jumat, 30 Oktober 2026, Mulyadi memastikan laporan tersebut belum diterima.
Pada kesempatan itu, Mulyadi juga menyebut pemanggilan pihak rumah sakit masih terkendala tata tertib dan tanda tangan pimpinan DPRD Sumenep. Sementara itu, Dinkes P2KB Sumenep belum membentuk tim evaluasi sebagaimana yang sebelumnya direncanakan.
Pada Sabtu, 31 Oktober 2026, Bupati Fauzi menyampaikan bahwa dirinya telah mengunjungi rumah keluarga Dani. Namun, perkembangan pemeriksaan atas kasus tersebut belum disampaikan secara jelas kepada publik.
