Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perbedaan harga antara kawasan daratan dan kepulauan. Pemerintah daerah didorong mencari pola distribusi yang lebih efisien agar masyarakat di wilayah kepulauan memperoleh akses pangan dengan harga yang lebih wajar.
Di sisi lain, penguatan ketahanan fiskal daerah juga menjadi bagian dari strategi pembangunan. Bappeda mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui pengelolaan pajak dan retribusi secara lebih maksimal.
Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan, sekaligus mendukung upaya mempertahankan kemampuan belanja masyarakat.
“Kalau daya beli masyarakat terjaga dan fiskal daerah kuat, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.***
