SUMENEP, MaduraPost - Upaya memperkuat wawasan kebangsaan dinilai tidak bisa hanya mengandalkan jalur pendidikan formal.
Di tingkat masyarakat, peran guru ngaji disebut memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai persatuan dan menjaga harmoni sosial di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.
Pandangan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Madura), MH Said Abdullah, di Ruang Pertemuan Arya Wiraraja, De Baghraf Hotel Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
Acara yang dihadiri para guru ngaji dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sumenep itu diawali dengan istighasah untuk keselamatan bangsa yang dipimpin KH Jumaatun.
Dalam kegiatan tersebut, dua narasumber, Amir Syarifuddin dan Slamet Wahedi, menyampaikan materi terkait tantangan kebangsaan dari perspektif yang berbeda. Turut hadir mendampingi jalannya acara dua tenaga ahli MH Said Abdullah, yakni Moh Fauzi dan Slamet Hidayat.
Amir Syarifuddin menekankan pentingnya pemahaman agama yang komprehensif agar tidak memunculkan sikap ekstrem maupun intoleran. Menurut dia, pemahaman keagamaan yang parsial sering kali menjadi sumber kesalahan dalam menafsirkan ajaran Islam.
“Kadang ada yang hanya melihat teks, tetapi mengabaikan konteks. Padahal satu ayat bisa memiliki banyak tafsir dan penjelasan. Pemahaman yang sempit berpotensi melahirkan sikap yang justru bertentangan dengan nilai agama itu sendiri,” ujarnya, Selasa (23/6) siang.
Ia menilai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ideologi. Fanatisme berlebihan, lemahnya supremasi hukum, hingga arus globalisasi juga dinilai turut memengaruhi kehidupan berbangsa dan arah kebijakan suatu negara.
Karena itu, Amir mengingatkan pentingnya membangun kemampuan masyarakat dalam memahami persoalan secara menyeluruh dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang hanya menampilkan sebagian fakta.
“Yang tampak di luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam,” katanya.
Sementara itu, Slamet Wahedi menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus menjadi perekat bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan agama, golongan, maupun latar belakang sosial.
Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan tetap harus mengedepankan sikap konstruktif dan menjaga persaudaraan antarwarga negara.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak warga negara. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling memusuhi, karena pada dasarnya kita tetap satu bangsa,” ujarnya.
Slamet juga mengingatkan bahwa nasionalisme harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat cinta tanah air, menurutnya, tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan berbagai persoalan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan pemahaman yang baik mengenai hak serta tanggung jawab sebagai warga negara. Hubungan antara pemimpin dan rakyat, lanjutnya, harus dibangun melalui kesadaran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada pembahasan mengenai pilar keadilan sosial, Slamet menegaskan bahwa seluruh potensi dan sumber daya negara pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jika tujuan kesejahteraan itu tidak tercapai, maka masyarakat berhak melakukan evaluasi melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, para guru ngaji diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, persatuan, serta semangat kebangsaan di lingkungan masyarakat.***
