“Yang tampak di luar belum tentu sama dengan yang terjadi di dalam. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami persoalan secara lebih mendalam,” katanya.
Sementara itu, Slamet Wahedi menegaskan bahwa semangat kebangsaan harus menjadi perekat bagi seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan agama, golongan, maupun latar belakang sosial.
Menurutnya, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang disampaikan tetap harus mengedepankan sikap konstruktif dan menjaga persaudaraan antarwarga negara.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap keliru, silakan dikritik dan dievaluasi. Itu hak warga negara. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling memusuhi, karena pada dasarnya kita tetap satu bangsa,” ujarnya.
Slamet juga mengingatkan bahwa nasionalisme harus berjalan beriringan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semangat cinta tanah air, menurutnya, tidak boleh membuat masyarakat mengabaikan berbagai persoalan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun global.
Selain itu, ia menilai demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik dan pemahaman yang baik mengenai hak serta tanggung jawab sebagai warga negara. Hubungan antara pemimpin dan rakyat, lanjutnya, harus dibangun melalui kesadaran bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pada pembahasan mengenai pilar keadilan sosial, Slamet menegaskan bahwa seluruh potensi dan sumber daya negara pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Setiap kebijakan pembangunan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Jika tujuan kesejahteraan itu tidak tercapai, maka masyarakat berhak melakukan evaluasi melalui mekanisme demokrasi yang tersedia,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, para guru ngaji diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, toleransi, persatuan, serta semangat kebangsaan di lingkungan masyarakat.***
