Selain penguatan pengawasan program, Bappeda juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk membangun sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat identifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program.
Dengan dukungan laporan yang lebih baik, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah korektif sehingga target pembangunan maupun pelayanan publik tetap berjalan optimal.
“Dengan mekanisme ini, pelayanan publik dan target pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal tanpa terganggu berbagai hambatan di lapangan,” harapnya.
Lebih jauh, Arif menekankan bahwa akuntabilitas merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional. Oleh sebab itu, seluruh OPD dituntut bekerja secara transparan, terukur, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap program yang dijalankan.
“Kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Melalui penguatan akuntabilitas kinerja tersebut, Pemkab Sumenep berharap efektivitas pembangunan daerah semakin meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.***
