Pertama, soal kekerasan terhadap perempuan dan anak dikategorikan sebagai pelanggaran kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi.
Kedua, seluruh proses pencegahan maupun advokasi wajib berlandaskan perspektif korban.
Baca Juga:BRI Klarifikasi Terkait Kasus Angsuran Nasabah di Sumenep, Heru H: Penanganan Kredit Sesuai Prosedur
Ketiga, olaborasi tiga lembaga akan dijalankan secara terpadu untuk penanganan litigasi dan nonlitigasi di wilayah Kabupaten Sumenep.
Keempat, dukungan pembiayaan program bisa berasal dari masing-masing lembaga atau sumber lain yang sah.
