SUMENEP, MaduraPost - Kematian Moh. Firman Ramadhani (22) alias Dani, pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Baghraf Health Care (RS BHC) Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih menyisakan tanda tanya.
Di tengah belum terbukanya hasil investigasi internal, muncul dugaan bahwa perawat yang melakukan penyuntikan terhadap korban justru menjadi pihak yang menanggung konsekuensi dari peristiwa tersebut.
Sementara itu, dokter yang menangani Dani ketika menjalani perawatan dikabarkan tengah berada di Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah umrah.
Informasi tersebut diperoleh MaduraPost dari seorang sumber internal yang mengetahui situasi di lingkungan RS BHC Sumenep. Menurut sumber tersebut, perawat yang dimaksud sudah sekitar satu pekan tidak terlihat menjalankan tugasnya di rumah sakit.
“Bisa jadi begitu, diskorsing atau diberhentikan sementara, bisa jadi ya dipecat. Sudah semingguan ini saya lihat dia tidak ada ke sini (RS BHC Sumenep, red),” ungkap sumber, Minggu (8/11).
Kendati demikian, kabar mengenai sanksi terhadap perawat tersebut belum dapat dipastikan. Belum ada keterangan resmi apakah yang bersangkutan dinonaktifkan, diberhentikan sementara, atau justru mengalami perubahan status kepegawaian lainnya. Identitasnya pun belum berhasil diperoleh.
Begitu pula informasi mengenai dokter yang dikabarkan sedang umrah. Hingga kini, belum ada konfirmasi dari manajemen rumah sakit terkait kabar tersebut.
Apabila informasi itu benar, publik tentu membutuhkan penjelasan mengenai siapa saja tenaga medis yang bertanggung jawab dalam penanganan Dani, termasuk peran dokter selama proses pelayanan berlangsung.
Sebab, kematian santri Pondok Pesantren Annuqayah itu terjadi pada Selasa, 13 Oktober 2026, hanya berselang beberapa menit setelah tindakan medis yang diterimanya di RS BHC Sumenep.
Persoalan utama dalam kasus ini bukan semata-mata keberadaan seorang perawat yang belakangan tidak terlihat bertugas. Lebih jauh, ada rangkaian tindakan medis yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Penentuan tanggung jawab tidak semestinya hanya bertumpu pada tenaga kesehatan yang melakukan penyuntikan. Keputusan pemberian obat, instruksi dokter, pemantauan kondisi pasien hingga respons ketika keadaan memburuk juga menjadi bagian yang perlu diperiksa.
Namun, sampai sekarang, hasil investigasi internal RS BHC Sumenep belum disampaikan secara terbuka kepada keluarga maupun publik.
Sebelumnya, manajemen RS BHC Sumenep mendatangi kediaman keluarga Dani di Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Dalam kunjungan tersebut, pihak rumah sakit menyampaikan belasungkawa sekaligus permintaan maaf. Mereka juga menyebut proses pemeriksaan internal masih berjalan.
Akan tetapi, kunjungan tersebut belum berujung pada penjelasan medis yang menjawab pertanyaan keluarga mengenai penyebab meninggalnya Dani.
Saat ditemui wartawan di rumahnya pada Senin, 2 November 2026, ayah korban, H. Hayatullah, menyampaikan bahwa keluarganya masih menanti kepastian dari pihak rumah sakit.
“Kami tetap menunggu hasil keputusan rumah sakit,” kata H. Hayat.
H. Hayat juga memastikan belum ada komunikasi lanjutan berupa pertemuan dengan manajemen RS BHC setelah kunjungan pada 16 Oktober.
Pernyataan keluarga ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan belum selesai. Terlebih, sebelumnya sempat beredar klaim mengenai adanya perdamaian antara rumah sakit dan keluarga korban.
Padahal, keluarga masih menunggu penjelasan tentang peristiwa yang merenggut nyawa anak semata wayang mereka.
Ketidakjelasan kasus tersebut turut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Sumenep. Lembaga legislatif itu sebelumnya meminta manajemen RS BHC membuktikan klaim perdamaian yang disebut telah terjalin dengan keluarga Dani.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menegaskan bahwa informasi mengenai perdamaian tidak cukup hanya disampaikan secara lisan. Pihaknya membutuhkan dokumen atau bukti yang dapat diperiksa.
“Informasi dari pihak BHC itu kan yang penting bagi kita sekarang adalah perdamaian itu mana buktinya? Itu yang kita minta,” ujarnya.
Menurut Mulyadi, manajemen rumah sakit sebelumnya menyatakan akan mengirimkan dokumentasi terkait perdamaian tersebut kepada Komisi IV. Namun, hingga komunikasi terakhir pada awal November, bukti yang dijanjikan belum diterima.
Di sisi lain, wartawan juga berupaya meminta pandangan organisasi profesi kedokteran mengenai persoalan tersebut.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumenep, dr. Rifmi Utami, belum memberikan penjelasan substantif meskipun sebelumnya mempersilakan wartawan menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp.
Sementara itu, admin IDI Jawa Timur mengarahkan agar konfirmasi mengenai kasus tersebut ditujukan langsung kepada pihak rumah sakit.
Belum adanya tanggapan substantif dari organisasi profesi membuat sejumlah pertanyaan mengenai tanggung jawab tenaga medis dan mekanisme penanganan kasus ini masih belum terjawab.
Selain manajemen rumah sakit, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Sumenep juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Sekretaris Dinkes P2KB Sumenep, Moh. Nur Insan, pada 3 November 2026 menyampaikan bahwa Kepala Dinkes telah menginstruksikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ke RS BHC.
Namun, sampai perkembangan terakhir, belum ada pemaparan terperinci mengenai hasil evaluasi tersebut. Termasuk apakah pemeriksaan telah menyentuh seluruh tahapan pelayanan medis yang diterima Dani sebelum meninggal dunia.
Situasi ini membuat dugaan adanya tenaga medis yang dijadikan pihak paling bertanggung jawab semakin membutuhkan pembuktian.
Jika benar terdapat tindakan disipliner terhadap perawat, dasar dan hasil pemeriksaannya perlu dijelaskan. Begitu pula dengan keterlibatan dokter serta tenaga kesehatan lain dalam proses pengobatan pasien.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada siapa yang menyuntik pasien. Seluruh keputusan klinis dan tindakan medis harus ditelusuri berdasarkan rekam medis serta keterangan pihak-pihak yang terlibat.
Hingga berita ini ditulis, manajemen RS BHC belum memberikan keterangan resmi mengenai kabar tidak bertugasnya perawat tersebut maupun informasi dokter yang dikabarkan menjalankan ibadah umrah.
Di tengah sederet informasi yang belum terkonfirmasi, keluarga Dani masih menunggu jawaban yang lebih mendasar daripada sekadar klaim perdamaian atau kabar pemberian sanksi kepada seorang perawat.***
