SUMENEP, MaduraPost - Kebiasaan mengisap rokok elektrik atau vape kini masuk dalam daftar aktivitas yang dilarang bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kebijakan tersebut bahkan tidak hanya berlaku selama jam kerja, tetapi juga mengikat pegawai di luar kantor.
Ketentuan itu ditegaskan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, melalui Surat Edaran (SE) Nomor 46 Tahun 2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) bagi Aparatur Sipil Negara.
Bupati Fauzi menyebut, penerbitan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai sekaligus membangun kawasan perkantoran yang terbebas dari paparan asap rokok dan uap rokok elektrik.
Namun, ada persoalan lain yang turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Perangkat vape dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi zat terlarang melalui cairan yang dimasukkan ke dalamnya.
"Beberapa jenis zat yang disoroti antara lain sabu cair, ganja cair, Etomidate, dan Ketamine," kata Fauzi dalam SE yang ditandatanganinya, Senin (9/11/2026).
Kondisi tersebut, menurut Bupati Fauzi, perlu diantisipasi agar ASN tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun menjadi korban dari praktik tersebut.
Atas dasar itu, pemerintah daerah memberlakukan larangan secara menyeluruh bagi pegawai, termasuk tenaga pendukung yang bekerja di lingkungan Pemkab Sumenep.
"Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep dilarang menggunakan atau mengisap rokok elektrik (vape)," ujar Bupati Fauzi dalam SE tersebut.
Cakupan aturan ini terbilang luas. Larangan tidak berhenti ketika ASN meninggalkan ruang kerja atau kawasan perkantoran. Aktivitas pribadi di luar jam dinas pun tetap masuk dalam ketentuan tersebut.
"Artinya, aturan ini berlaku dalam kegiatan sehari-hari, termasuk ketika pegawai tidak sedang menjalankan tugas di kantor pemerintahan," ungkapnya.
Pemkab Sumenep juga meminta seluruh pegawai mengambil peran dalam menjaga kawasan kantor agar tidak terpapar asap rokok konvensional maupun uap vape.
Ketentuan serupa turut diberlakukan kepada masyarakat yang berkunjung ke kantor pemerintahan. Pengunjung yang kedapatan mengisap vape harus mendapat teguran dari petugas. Mereka juga diminta menghentikan penggunaannya dan menyimpan perangkat tersebut.
"Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Pendukung Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib menjaga dan mendukung terciptanya lingkungan kantor yang bebas dari asap rokok maupun uap vape," katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan, pengawasan diserahkan kepada atasan langsung serta pejabat yang memiliki kewenangan. Mereka bertanggung jawab memantau kepatuhan pegawai terhadap ketentuan tersebut.
Pemkab juga menginstruksikan agar informasi larangan dipasang di lokasi strategis yang mudah terlihat. Dengan begitu, aturan tidak hanya diketahui ASN, tetapi juga masyarakat yang datang mengakses pelayanan pemerintahan.
Bagi pegawai yang mengabaikan ketentuan tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan konsekuensi. Penanganannya dapat berupa pembinaan hingga penegakan disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
"Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Edaran ini ditindaklanjuti dengan pembinaan dan/atau penegakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku," tandasnya.***
