SUMENEP, MaduraPost - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2026 melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Ganding.
Agenda tersebut diselenggarakan sebagai langkah untuk memastikan seluruh program pertanian berjalan sesuai ketentuan, terbuka, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani.
Kegiatan itu melibatkan berbagai unsur yang memiliki peran dalam pengawasan maupun pelaksanaan program pertanian.
Hadir di antaranya perwakilan Polres Sumenep, Kejaksaan, Koordinator Penyuluh Pertanian Kabupaten Sumenep, Korluh Kecamatan Ganding, Lenteng, Guluk-Guluk, dan Batuan.
Selain itu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari empat kecamatan bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kecamatan Ganding turut mengikuti sosialisasi tersebut.
Dalam forum itu, peserta mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan pelaksanaan program pembangunan sektor pertanian sepanjang 2026.
Penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan dinilai penting agar setiap program dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
Kepala DKPP Sumenep, Chainur Rasyid mengatakan, pengawasan memiliki peran strategis dalam menjaga mutu pelaksanaan seluruh program pertanian.
"Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan seluruh program pertanian berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para petani," kata pria yang akrab disapa Inung ini, Kamis (16/7/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan sektor pertanian tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari aparat penegak hukum, penyuluh, hingga kelompok tani.
"Kolaborasi semua pihak sangat penting. Dengan pengawasan yang baik, pelaksanaan program akan semakin akuntabel, transparan, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat," ujarnya.
Inung juga mengajak para penyuluh pertanian dan Gapoktan agar terus menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengawal implementasi setiap program di lapangan.
"Komunikasi yang baik antara pemerintah, penyuluh, aparat penegak hukum, dan petani akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul," ungkapnya.
Melalui penguatan pengawasan tersebut, DKPP Sumenep optimistis pelaksanaan Program Pembangunan Sektor Pertanian Tahun 2026 dapat berlangsung lebih efektif, tertib, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep.***
