Menurut dia, pemerintah perlu memastikan infrastruktur dasar tersedia sebelum mengoptimalkan pelaksanaan MBG.
Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, program berisiko menemui berbagai kendala di lapangan sehingga tujuan yang ingin dicapai menjadi kurang maksimal.
Juhairi juga menilai pembahasan mengenai potensi korupsi dalam MBG seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan anggaran.
Kesiapan daerah, terutama wilayah kepulauan dengan keterbatasan infrastruktur, juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah.
“Potret daerah harus dilihat secara utuh. Karena persoalan yang dihadapi wilayah kepulauan tentu berbeda dengan daerah perkotaan atau wilayah daratan. Kesiapan sarana dasar menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan program,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah kepulauan dan wilayah terluar.
Dengan begitu, pelaksanaan Program MBG dapat berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.***
