Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa data statistik yang dirilis BPS menjadi pijakan utama dalam penyusunan program pembangunan dan strategi ekonomi daerah.
Pemerintah daerah, kata Arif, akan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengendalikan laju inflasi, terutama pada komoditas yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan harga.
“Data inflasi ini menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melakukan langkah-langkah pengendalian agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Arif menambahkan, perencanaan pembangunan harus mampu merespons kondisi nyata di tengah masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan warga.
Pada kesempatan yang sama, BPS Kabupaten Sumenep turut memaparkan persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Kegiatan tersebut akan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumenep dan mendata berbagai aktivitas usaha di luar sektor rumah tangga serta pemerintahan.
Handoyo menjelaskan, sensus akan mencakup berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi, akomodasi dan kuliner, hingga berbagai sektor jasa lainnya.
Menurutnya, pelaksanaan SE 2026 menjadi langkah strategis untuk menghadirkan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai fondasi perumusan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Pendataan akan menyasar seluruh unit usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Usaha Besar (UB). Secara nasional, Sensus Ekonomi 2026 mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Khusus di Sumenep, pendataan akan dilakukan di 27 kecamatan yang mencakup 334 desa dan kelurahan.
