SUMENEP, MaduraPost - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas harus dimulai sejak tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan yang sesuai target, hingga proses evaluasi yang dilakukan secara transparan dan berkesinambungan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bappeda meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD).
“Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Sistem ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat,” kata Arif, Sabtu (20/6).
Menurutnya, makna akuntabilitas tidak sebatas pada penyusunan laporan administratif. Lebih dari itu, ukuran keberhasilannya juga ditentukan oleh dampak dan manfaat program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Bappeda memiliki tugas untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas OPD menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujarnya.
Arif menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan program dilakukan secara rutin agar target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai sesuai indikator kinerja yang berlaku.
Ia menilai keterpaduan antara proses perencanaan dan implementasi program menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan di daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari capaian program dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain memastikan capaian program berjalan sesuai sasaran, Bappeda juga menaruh perhatian pada kualitas pelaporan dari masing-masing perangkat daerah.
Sistem pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan disampaikan tepat waktu dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Komitmen tersebut, lanjut Arif, selaras dengan arahan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menginginkan birokrasi semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan penguatan sistem pengelolaan kinerja yang terintegrasi, Bappeda optimistis capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sumenep akan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun mendatang.***
