Menurutnya, proyek ini perlu diawasi lebih ketat dan dikaji ulang. "Minimnya pengawasan, baik dari DPUPR maupun konsultan, membuat hasil proyek jauh dari standar yang diharapkan.
Bila perlu, pembayaran proyek ini ditunda sampai ada perbaikan yang signifikan," tegas Suliadi.
Baca Juga:Persiapan Agenda Pilkades 2019, BPD Desa Tebul Timur Lakukan Musyawarah Pembentukan Panitia
Proyek jalan yang bermasalah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait kualitas infrastruktur dan efektivitas pengawasan dari pihak terkait.***
