Pihaknya bilang, bahwa baik masyarakat maupun pemkab memiliki sertifikat kepemilikan lahan yang disengketakan.
“Jadi, masyarakat punya bukti kepemilikan lahannya, sementara pemkab juga punya bukti,” ucap Dulsiam.
Baca Juga:Musim Kemarau dan Ancaman Kekeringan, DPRD Sumenep Dorong Pemerintah Segera Lakukan Deteksi Dini
Diketahui, beberapa aktivis dan masyarakat menggelar demo di depan kantor DPRD Sumenep dan menyegel proyek pembangunan yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan.
Para demonstran menuntut agar proyek ini dihentikan karena tanah tersebut masih dalam sengketa.
