SUMENEP, MaduraPost - Semakin menjadi-jadi saja polemik rencana penggarapan tambak garam di kawasan Pantai Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Rabu, 12 April 2023. Hingga kini, polemik tersebut berbuntut panjang. Pasalnya, warga terus mempersoalkan status kepemilikan lahan yang akan dibangun tambak garam. Diketahui, kawasan tersebut merupakan pantai atau milik negara. Hal itu juga dibuktikan dengan data yang dikantongi Gerakan Masyarakat Menolak Reklamasi (Gema Aksi). Di mana, dari 41 hektar lahan di kawasan pantai di desa yang akan digarap tambak garam, 21 diantaranya statusnya dikuasai perorangan berupa sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, paling besar atas nama Muhab alias Kepala Desa (Kades) Gersik Putih seluas 6 Ha dibanding 7 pemilik SHM lainnya. ”Kalau berdasarkan peta yang kami kantongi 6 Hektar milik Kepala Desa, pak Muhab. Tapi, beredar informasi terakhir sebagian dijual ke orang luar Desa, sehingga tinggal 2 atau 4 Hektar,” kata Amirul Mukminin, Kordinator Gema Aksi mengungkapkan pada media ini, Rabu (12/4). Amir menyebut, puluhan hektar pantai yang ber-SHM tersebut umumnya dikuasai warga luar desa di Kecamatan Kalianget. Mereka diantaranya:
  1. Umar Sadik 4 Hektar

  2. Abdurrahhman 1 Hektar

  3. Said 4 Hektar

  4. Busanai 4 Hektar

    Baca Juga:Abdussalam Ramli: Kemana Larinya CSR Seluruh Perbankan di Desa Waru Barat?

Amir mengaku sangat aneh dengan terbitnya SHM pada kawasan pantai di desanya, apalagi jumlahnya cukup besar. ”Pantai kok disertifikat. Bagaimana proses dan asal usulnya lahan tersebut di SHM-kan,” ucapnya dengan nada heran. Dia pun menduga ada aturan yang diabaikan dalam proses penerbitan SHM seluas 21 hektar kawasan pantai di Desa Gersik Putih tersebut. Sebab, tanah negara memang boleh dimohon untuk kepentingan publik, bukan per orangan atau perusahaan. ”Apalagi disitu pantai, bahkan bisa dibilang laut. Ada indikasi kongkalikong antara desa, pemohon, bahkan otoritas terkait seperti Badan Pertanahan dalam menerbitkan SHM. Ini penyalahgunaan wewenang bisa dipidanakan,” tudingnya. Sementara itu, Kades Gersik Putih, Muhab, belum bisa dikonfirmasi soal 21 hektar kawasan pantai yang dikuasai per-orangan tersebut. Hanya saja sebelumnya, ia membenarkan bahwa sebagian besar kawasan pantai di desanya yang akan dibangun tambak garam statusnya SHM. ”Ini (lahan yang disertifikat, red) tidak bisa diganggu gugat. Dan sebagian dikuasai orang luas, ada juga warga Gersik Putih, pak Zaini 1 hektar dan saya sendiri 2 hektar,” akuinya. Pihak juga menyampaikan, SHM tersebut terbit sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Gersik Putih. Permohonan tersebut, kata dia, diajukan pada pemerintahan desa sebelumnya. ”Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dimaksud terbit jauh sebelum saya terpilih menjadi Kepala Desa Gersik Putih,” katanya. Berikut data Grafis yang dimiliki oleh Gema Aksi. Data Pantai yang di SHN

  1. Zaini/suami Kades Lama 10.437 (1 Ha lebih)

  2. Muhab/Kades Gersik Putih 60.000 (6 Ha)

  3. Samiuddin 10.437 (1 Ha lebih)

  4. Abdurrahman 10.314 (1 Ha lebih)

    Baca Juga:Karena Tak Pakai Masker Saat Konsolidasi Partai, Fattah Jasin Jadi Buah Bibir

  5. Said 10.315 (1 Ha lebih)

  6. Said 30.000 (3 Ha)

  7. Busani 41.739 (4 Ha lebih)

  8. Umar Sadik 40.000 (4 Ha)

    Baca Juga:Pasar Rakyat UMKM Tangguh Bersatu Jatim Gresik Akan Gelar Event Kali ke 4 di SKBD

Total 21 Hektar Lebih Versi Kades Gersik Putih Muhab Ketika Sosialisasi ke RT 01/RW 01 Data Pantai yang di SHN

  1. Zaini 1 Ha

  2. Muhab 2 Ha

  3. Dullah 4 Ha

  4. Umar Sadik 4 Ha

    Baca Juga:Operasi Yustisi Dilakukan, Petugas Tak Pakai Masker Viral, Kasatpol PP : Kalau Makan Tidak Usah Pakai Masker

  5. H. Bunasra 4 Ha

  6. Suto 1 Ha

  7. Abdurrahman 1 Ha

  8. Atnawi 4 Ha

    Baca Juga:Selain PPK, PPS Sokobanah Diduga Juga Ambil Peran dalam Pemotongan Dana Pemilu

Total 21 Ha Diberitakan sebelumnya, warga Gersik Putih menolak rencana pembangunan tambak garam di kawasan pantai desa setempat oleh investor yang difasilitasi oleh Pemdes. Selain dihawatirkan merusak ekosistem dan biota laut serta berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, pembangunan tambak garam tersebut akan berdampak terhadap ekonomi. Sebab, selama ini menjadi tempat warga menangkap ikan dan mencari seafood. Warga sudah menyampaikan penolakannya ke pemerintah desa dengan melakukan audiensi dan berunjuk rasa di kawasan pantai. Bahkan, mengadukan persoalan tersebut ke Komisi II DPRD Sumenep supaya ikut mengawal aspirasinya menolak pembangunan tambak garam. Komisi II DPRD Sumenep juga meminta supaya penggarapan tidak dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan karena berpotensi akan terjadi konflik antar warga.***