"Harus siapkan dulu mitigasinya, bagaimana caranya memutar pertumbuhan ekonomi, terutama ketersediaan pangan. Mampu tidak pemerintah kita memenuhi kebutuhan pangan untuk 1,4 juta penduduk kita," ucapnya.
Namun, hal itu tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, melainkan tugas pemerintah daerah. Apalagi, jika sampai kirisis pangan tersebut berakhir menjadi krisis sosial.
Baca Juga:Soal Perda Baru Pajak dan Retribusi Sektor Wisata, Kabag Hukum Setdakab Sumenep Sebut Begini
"Untuk kesiapan Pemkab dalam menghadapi krisis ini, jika sampai berlangsung selama empat atau enam bulan, maka Sumenep jelas tidak akan mampu. Sebab daya tahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kita, dipertaruhkan," tandasnya. (Mp/al/rul)
