PRIMA Laporkan KPU Dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan

R

Redaksi Rabu, 31 Juli 2019 | 00:46 WIB

Foto: Dokumentasi Madura Satu

Baca Juga:Ketua DPD RI H.Lanyalla Mahmud Mattalitti Bersama LMC Lakukan Kunjungan Ke Bangkalan

Syaroni ketua presidium PRIMA saat melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan ke DKPP

BANGKALAN, Madurapost.co.id - Adanya indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan membuat geram pengurus perhimpunan masyarakat madani (Prima).

Salah satu indikasi kecurangan yang dilkukan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan adalah hilangnya suara Caleg DPR RI Dapil Jatim XI (Moh Nizar Zahro)  pada rekapitulasi suara di kabupaten Bangkalan.

Manipulasi data yang dilakukan KPU dengan merubah Form C1 menjadi hal yang sangat fundamental bagi PRIMA untuk melaporkan KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selain Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan KPU Kabupaten Bangkalan, Tindakan KPU yang dianggap telah merubah data Form C1 merupakan tindak pidana yang bisa di Laporkan kepada Instansi penegak hukum.

Syaroni sebagai ketua presidium Prima menyampaikan bahwa kasus ini diketahui dari pemberitaan di media online yang kemudian dilakukan investigasi terhadap data yang fimiliki oleh KPU dan data yang dimiliki oleh kuasa hukum Nizar Zahro pada sidang MK.

"Berangkat dari situlah, kami melakukan investigasi mendalam. Dari investasi itu  kami mendapatkan 4 data. Pertama, C1 versi Situng yg meliputi 9 Kecamatan. Kedua, C1 versi Caleg Gerindra yang mencakup 9 kecamatan. Ketiga, Jawaban Bawaslu di Sidang MK. Dan keempat, jawaban Tim Advokasi KPU di Sidang MK." Kata Syaroni

Atas ditemukannya perbedaan suara pada formulir C1, kami menganggap pihak penyelenggara lah yang harus bertanggung jawab. Yakni KPU Kab. Bangkalan dan Bawaslu Bangkalan.

"Oleh karena itu, kami melaporkan kasus ini ke DKPP agar kasus ini diusut sesuai setuntas2nya. Bila terbukti adanya keterlibatan para komisioner KPU Kab. Bangkalan dan Bawasalu, maka harus diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku". Pungkasnya (mp/liq/rus)