SUMENEP, MaduraPost - Anggaran miliaran rupiah sudah disiapkan, tetapi sejumlah program yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, belum juga berjalan.
Hingga triwulan kedua 2026, empat organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan masih mencatat realisasi nol rupiah. Jika dijumlah, anggaran yang belum terserap dari empat OPD tersebut mencapai sekitar Rp5,06 miliar.
Keempatnya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan alokasi Rp2,5 miliar, Satpol PP Rp431,16 juta, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp64,97 juta, serta RSUD dr. H. Moh. Anwar Rp1,28 miliar.
Kondisi itu menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari. Ia meminta OPD penerima DBHCHT tidak membiarkan anggaran hanya berhenti pada tahap perencanaan.
Apalagi, secara keseluruhan, dari pagu DBHCHT Sumenep sebesar Rp33,16 miliar, baru Rp10,94 miliar yang terealisasi. Dengan capaian 32,99 persen, masih ada Rp22,22 miliar yang belum digunakan.
“Realisasi harus dioptimalkan. Jangan sampai anggaran yang sudah tersedia justru menumpuk di akhir tahun,” kata Juhari, Kamis (24/9).
Menurut Juhari, angka nol pada empat OPD tersebut perlu segera dicari penyebabnya. Ia meminta masing-masing perangkat daerah tidak menunggu persoalan membesar ketika waktu pelaksanaan semakin sempit.
Bila kendalanya menyangkut administrasi atau aturan baru, ia meminta segera dibereskan.
“Kalau memang ada kendala administrasi atau perubahan aturan, segera diselesaikan. Jangan sampai kemudian menjadi alasan realisasi terlambat,” ujarnya.
